Kami, Lokataru Kantor Hukum dan HAM, mendesak Bupati dan Pemerintah Daerah Sumba Timur segera melaksanakan imbauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) berkaitan dengan tindakan PT Muria Sumba Manis (MSM) yang melakukan sejumlah pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat

Kami, Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan hukum yang tegas, pemanggilan paksa, dalam penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Suap dan/atau Gratifikasi yang dilakukan oleh Nurhadi mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA) bersama menantunya Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto.

Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, mendukung upaya-upaya penegakan hukum dan penindakan terhadap para pelaku pengeboman, jejaring kelompok-kalompok yang terlibat atau memberi dukungan bagi terjadinya tindak pidana terorisme. Lokataru menegaskan, bahwa berbagai upaya tersebut hendaknya juga bertujuan memperkuat pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan Hak Asasi Manusia, Cara pandang dikotomistik yang mempertentangkan HAM

Kami dari Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, yang juga menjadi Kuasa hukum dan bagi Forum Perjuangan Pensiunan (FPP) BNI, bermaksud menyampaikan sejumlah hal terkait persoalan Penyalahgunaan Keuangan dan Ketenagakerjaan dilingkungan Perusahaan Terbatas Bank Negara Indonesia, untuk selanjutnya disebut ‘BNI’. Bahwa Kami menemukan adanya 5 pola penyalahgunaan keuangan oleh BNI, terutama keuangan