Legal Companion

Indonesian Supreme Court held that the strike was Legal and PT. Freeport Indonesia violated freedom of association and the right to strike
Case Updates Statement

Indonesian Supreme Court held that the strike was Legal and PT. Freeport Indonesia violated freedom of association and the right to strike

April 26, 2022
Investor Briefing | Update on the Case of the Striking Workers of PT. Freeport Indonesia On September 14th, 2021, the Indonesian Supreme Court issued 3 verdicts — No. 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2021 (Demianus Jonasen May v. PT. Freeport Indonesia), No. 1126 K/Pdt.Sus-PHI/202 (Muhammad Anwar v. PT. Freeport Indonesia), and No. 1116 K/Pdt.Sus-PHI/2021 (Tri
Kembalikan hak politik warga dan cegah ancaman athoritarian dibalik ketentuan penunjukan Penjabat Kepala Daerah
Statement

Kembalikan hak politik warga dan cegah ancaman athoritarian dibalik ketentuan penunjukan Penjabat Kepala Daerah

April 20, 2022
Ketentuan penunjukan atau pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada), telah memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Pemerintah, khususnya Presiden dan Menteri Dalam
“Meninggal Dalam Isolasi, Pasien Covid-19 Tidak Mendapat Layanan Medis hingga Diintimidasi”
Statement

“Meninggal Dalam Isolasi, Pasien Covid-19 Tidak Mendapat Layanan Medis hingga Diintimidasi”

August 20, 2021
         Jakarta,  20 Agustus 2021 Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, menyayangkan buruknya pelayanan dan penanganan medis terhadap pasien Covid-19 atas nama Biner Samosir dan Tiarasi Silalahi di Rumah Sakit Umum Grand Medistra (RS Grandmed) Deli Serdang, Sumatera Utara. Pasien mengalami intimidasi oleh dr.
Catatan Lokataru Terhadap Mafia Tanah
Statement

Catatan Lokataru Terhadap Mafia Tanah

February 26, 2021
Menggulung Mafia Tanah Pengantar Presiden Jokowi, Menteri Agraria ATR/BPN-RI, Kapolri telah mengeluarkan statemen untuk menggulung Mafia Tanah. Mamang, telah lama Mafia Tanah menjadi aktor utama dari masalah-masalah agraria di Indonesia. Sehingga persoalan seperti konflik, sengketa dan perkara agraria dan pertanahan selalu mencuat setiap tahun seolah tidak dapat terselesaikan. Bagaimana
Surat Terbuka KPK- Korupsi 2 Bupati
Statement

Surat Terbuka KPK- Korupsi 2 Bupati

February 16, 2021
SURAT TERBUKA Kepada Yang Terhormat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si. Di, – Tempat Lokataru, Kantor Hukum dan HAM mencatat bahwa KPK kini mengalami kemerosotan dalam melakukan penindakan hukum pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dari kegesitan KPK dalam menindaklanjuti dan menindak tegas para pelaku
1 2 3 6