Legal Companion

Catatan Lokataru Terhadap Mafia Tanah
Statement

Catatan Lokataru Terhadap Mafia Tanah

February 26, 2021
Menggulung Mafia Tanah Pengantar Presiden Jokowi, Menteri Agraria ATR/BPN-RI, Kapolri telah mengeluarkan statemen untuk menggulung Mafia Tanah. Mamang, telah lama Mafia Tanah menjadi aktor utama dari masalah-masalah agraria di Indonesia. Sehingga persoalan seperti konflik, sengketa dan perkara agraria dan pertanahan selalu mencuat setiap tahun seolah tidak dapat terselesaikan. Bagaimana
Surat Terbuka KPK- Korupsi 2 Bupati
Statement

Surat Terbuka KPK- Korupsi 2 Bupati

February 16, 2021
SURAT TERBUKA Kepada Yang Terhormat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si. Di, – Tempat Lokataru, Kantor Hukum dan HAM mencatat bahwa KPK kini mengalami kemerosotan dalam melakukan penindakan hukum pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dari kegesitan KPK dalam menindaklanjuti dan menindak tegas para pelaku
Siaran Pers: “Hak-hak pekerja PT Smelting yang terkena PHK ditolak setelah perundingan berujung Deadlock”
Statement

Siaran Pers: “Hak-hak pekerja PT Smelting yang terkena PHK ditolak setelah perundingan berujung Deadlock”

February 8, 2021
Lokataru, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Lokataru”) selaku kuasa hukum dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (“PUK SPL FSPMI”) mendesak PT Smelting (“Perusahaan”) untuk menjamin sepenuhnya hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Lokataru sangat menyesalkan pelanggaran
Statement

Press Release: PT Smelting Workers’ Rights Denied Following A Negotiation Deadlock

February 8, 2021
Lokataru Law and Human Rights Office (“Lokataru”) as the attorney of Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (“PUK SPL FSPMI”) urges PT Smelting to fully guarantee the workers’ rights in conformity with the prevailing labor laws and regulations. Lokataru deeply regrets PT Smelting’s violation
Keputusan Pemerintah atas dilanjutkannya Pilkada serentak 2020 digugat warga!
Statement

Keputusan Pemerintah atas dilanjutkannya Pilkada serentak 2020 digugat warga!

November 18, 2020
Sejumlah tokoh, yang terdiri dari jurnalis, tokoh agama, aktivis HAM dan pegiat hak atas kesehatan telah secara resmi mengajukan gugatan hukum kepada Pemerintah, DPR dan KPU atas keputusan ketiganya pada tanggal 21 September 2020 yang melanjutkan proses pilkada serentak tahun 2020 dalam masa darurat penanggulangan pendemi Covid-19. Para penggugat diantarnya adalah Ati Nurbaiti
1 2 3 6