Siaran Pers: “Hak-hak pekerja PT Smelting yang terkena PHK ditolak setelah perundingan berujung Deadlock”

Lokataru, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Lokataru”) selaku kuasa hukum dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (“PUK SPL FSPMI”) mendesak PT Smelting (“Perusahaan”) untuk menjamin sepenuhnya hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Lokataru sangat menyesalkan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Smelting terhadap hak–hak pekerjanya, antara lain Perusahaan gagal membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (“BPJS Kesehatan”) dan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (“BPJS Ketenagakerjaan”). 

PT Smelting merupakan Perusahaan Smelter tembaga pertama di Indonesia dengan Mitsubishi Materials Corporation dan Mitsubishi Corporation RTM Japan Ltd., sebagai salah satu pemegang saham mayoritas. Dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama 8 (“PKB 8”) antara PUK SPL FSPMI dengan PT Smelting dari tanggal 28 November 2016 hingga 6 Januari 2017, tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Akibatnya, PUK SPL FSPMI melakukan aksi mogok secara sah, tertib, dan damai dengan menginformasikan kepada Dinas Tenaga Kerja (“Disnaker”) Gresik dan PT Smelting melalui pemberitahuan tertulis.

Selanjutnya, PT Smelting secara tidak adil memberhentikan pekerja yang ikut serta dalam aksi mogok dengan mengeluarkan mengeluarkan Surat Pemberitahuan PHK dan menganggap pekerja tersebut mengundurkan diri. Sejak itu, Perusahaan tidak mendaftarkan pekerja di asuransi BPJS Kesehatan. Keadaan ini diperparah dengan adanya permintaan PT Smelting untuk menonaktifkan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya, 307 orang pekerja PT Smelting tidak dapat mengakses BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sejak awal Maret 2017. Tidak hanya menolak hak jaminan kesehatan dan sosial pekerja, PT Smelting juga tidak mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk, yaitu PT Tri Pakarta akibat PHK pasca Putusan Mahkamah Agung No. 388K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 23 Mei 2018 jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gsk tanggal 11 Desember 2017. Oleh sebab itu, PT Smelting akan dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Untuk itu, Lokataru telah melakukan beberapa langkah, antara lain memberikan somasi hukum kepada PT Smelting dan meminta undangan bipartit, mengajukan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial (“PPHI”) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang dilanjutkan dengan agenda klarifikasi dan ke Disnaker Kabupaten Gresik, serta mediasi dengan BPJS Kesehatan Gresik. Namun, langkah tersebut terbukti sia-sia karena para pihak tersebut mendalilkan bahwa hubungan kerja antara pekerja PT Smelting dengan PT Smelting telah berakhir sejak Putusan Mahkamah Agung No. 388K/Pdt.Sus-PHI/2018, pada akhirnya tidak memberikan solusi atas perselisihan ketenagakerjaan yang dialami oleh Klien Kami. 

Di bawah upaya hukum dan non-hukum yang sedang berjalan, kami meminta kepada Mitsubishi Material Corporation dan Mitsubishi Corporation RTM Japan Ltd, sebagai pemegang saham mayoritas PT Smelting untuk berpartisipasi dan mendesak penyelesaian perselisihan perburuhan PT Smelting dengan dan mantan pekerjanya yang hak-haknya belum terpenuhi hingga saat ini.