Pernyataan Sikap: “Negara Tidak Hadir untuk Menyelamatkan Peternak Ayam dari Dampak Wabah Virus Corona

Jakarta, 3 Mei 2020
Lokataru Kantor Hukum dan HAM, mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang melindungi para peternak ayam yang terkena dampak dari penyebaran virus corona sebag ai bentuk tanggung jawab negara kepada warga negara. Hal tersebut didasari oleh kerugian yang dialami oleh para peternak ayam, karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mempercepat penanganan penyebaran Virus Corona menghilangkan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha kecil, khususnya para peternak ayam.


Sejak pertengahan Maret 2020, pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan Work From Home (WFH) karena semakin cepatnya penularan virus corona di Indonesia. kebijakan itu juga disusul dengan penutupan usaha yang menyerap hasil ternak ayam seperti restoran-restoran, pasar, hotel, usaha katering, perkantoran, dan usaha-usaha yang berkaitan dengan pengolahan daging ayam.


Berikut adalah 4 (empat) permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peternak ayam, hasil pemantauan kami di 6 (enam) propinsi, selama April 2020 pada saat kondisi wabah virus corona, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Terdapat Oversupply Hasil Ternak Ayam
Harga ayam di kandang mencapai titik terendah yaitu Rp. 5000/Kg (lima ribu rupiah per kilogram), sedangkan harga acuan pemerintah untuk pembelian dari peternak adalah sebesar Rp. 19.000/Kg sampai dengan Rp.21.000/Kg. Besaran harga tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (selanjutnya disebut “Permendag 7/2020”).

Harga jual yang sangat rendah tersebut disebabkan oleh penumpukan ayam ternak di kandang, disebabkan permintaan pasar menurun drastis, karena banyak sektor ekonomi untuk menyerap hasil ternak ayam tidak beroperasi, sehingga terjadi kelebihan produksi (oversupply) dan menyebabkan terjadinya penurunan harga yang signifikan.

Kedua, Terdapat Kenaikan Harga dan Terhambatnya Distribusi Pakan Ternak
Terjadinya kenaikan harga pakan ayam disebabkan oleh peningkatan ongkos produksi untuk bahan baku pembuatan pakan ternak, sehingga petrnak ayam tidak mampu melakukan pembelian pakan ternak ayam.

Permasalahan lain adalah penutupan beberapa akses jalan menuju ke peternakan ayam dan pembatasan waktu untuk melakukan pengambilan pakan ternak di perusahaan pakan ternak. Hal tersebut menimbulkan permasalahan keterlambatan distribusi pakan, sehingga ternak ayam yang berada di kandang menjadi terlambat untuk mendapatkan pakan, bahkan terdapat kondisi ternak ayam tidak mendapatkan makanan, yang berujung kematian ternak ayam yang merugikan para peternak ayam.

Ketiga, Tidak Terdapat Kebijakan Keringanan Pembayaran Kredit Bagi Peternak Ayam
Pada saat terjadi wabah virus corona, para peternak mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugian yang dialami oleh para peternak ayam berimbas juga kepada kemampuan mereka untuk dapat melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran kredit, baik kepada perbankan, perusahaan pakan ternak, dan perusahaan pembibitan.


Akan tetapi, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk memberikan keringanan pembayaran kredit bagi para peternak ayam. Sedangkan pada sektor lain, kebijakan relaksasi kredit dengan memberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan, telah diterapkan kepada para konsumen lembaga pembiayaan.

Keempat, Pemerintah Tidak Melakukan Pembelian Hasil Ternak Ayam
Harga jual hasil ternak ayam terus mengalami penurunan seperti yang telah dijelaskan pada poin pertama di atas, akan tetapi pemerintah masih belum melakukan pembelian langsung kepada para peternak ayam.


Padahal Pasal 3 ayat (1) Permendag 7/2020, telah mewajibkan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pembelian, apabila harga di tingkat peternak di bawah harga acuan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 19.000/Kg (sembilan belas ribu rupiah perkilogram).

Dari keempat permasalahan di atas, kami, Lokataru-Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama peternak ayam di seluruh Indonesia, menyatakan sikap:


1. Mengecam keras negara yang absen memberikan perlindungan bagi para peternak ayam yang terdampak kebijakan penanggulangan penyebaran wabah virus corona;

2. Meminta Kementerian Perdagangan menjalankan perintah Pasal 3 ayat (1) Permendag No. 7 tahun 2020 untuk membeli hasil ternak ayam melalui BUMN;

3. Meminta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Kementerian Pertanian melakukan audit populasi dan pengurangan produksi Parent Stock (PS) dan/atau Final Stock (FS), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Permentan No. 32/Permentan/PK.230/9/2017 Tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi, agar over supply dapat diselesaikan;

4. Segera keluarkan kebijakan keringanan kredit untuk membantu para peternak ayam yang terdampak kebijakan penanggulangan wabah virus corona.

Haris Azhar, S.H., M.A.
(Direktur Eksekutif Lokataru)