Pernyataan Sikap Lokataru, Kantor Hukum dan HAM: Segera Pulangkan Warga Pengungsi di Timika ke Kampung Halaman

Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, kuasa hukum masyarakat adat di tiga kampung Distrik Tembagapura (Aroanop, Waa Banti, Tsinga) bersama Forum Tsingwarop, menagih tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mimika, yang belum memulangkan warga pengungsi di Timika yang berasal dari 3 (tiga) kampung (Waa Banti, Kimbeli, dan Opitawak) ke kampung asal mereka.

Sebagaimana diketahui, sejak akhir Februari dan awal Maret 2020, masyarakat adat di 3 (tiga) kampung (Waa Banti, Kimbeli, dan Opitawak) pada Distrik Tembagapura, yang merupakan wilayah operasional PT. Freeport Indonesia (PTFI), mengungsi ke wilayah Timika dan sekitarnya. Adapun pengungsian terjadi karena masyarakat merasa situasi di kampungnya tidak aman akibat baku tembak yang terjadi antara aparat keamanan Indonesia (TNI dan Polri) dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Namun demikian, sudah 7 (tujuh) bulan berlalu, belum ada kejelasan kapan warga pengungsi dapat pulang kembali ke kampung halamannya. Tujuh bulan berada di pengungsian, kondisi para pengungsi di Timika sangatlah memprihatinkan. Kondisi tersebut antara lain, pertama, banyak warga pengungsi yang mengalami stress dan trauma karena tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi cuaca di Kota Timika. Kedua, ketidakmampuan pengungsi untuk menyesuaikan dengan kondisi cuaca tersebut, mengakibatkan 8 (delapan) orang pengungsi meninggal dunia. Ketiga, kondisi keuangan masyarakat pengungsi yang serba kekurangan, terlebih biaya hidup di Kota Timika cukup tinggi. Sebelumnya, di kampung masing-masing, masyarakat pengungsi biasa berkebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Bahwa selain itu, memasuki penghujung tahun 2020 yang sudah dekat, warga pengungsi sangat berharap dapat merayakan natal di kampungnya masing-masing. Lamanya tinggal di pengungsian juga membuat pengungsi khawatir akan kebun-kebun yang mereka tinggalkan di kampungnya masing-masing, sehingga warga pengungsi sangat berharap dapat memeriksa kebun-kebun mereka.

Berdasarkan kronologi singkat dan fakta-fakta sebagaimana kami kemukakan di atas, maka kami menuntut, pertama, kepada Aparat Keamanan, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Freeport Indonesia, agar dapat segera memastikan bahwa warga pengungsi sudah aman untuk pulang ke kampungnya masing-masing. Kedua, kepada Aparat Keamanan, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Freeport Indonesia, untuk dapat mengajak beberapa perwakilan warga pengungsi, dalam melakukan pengecekan ke kampung halaman warga pengungsi, untuk memastikan bahwa situasi kampung halaman warga pengungsi sudah aman. Ketiga, kepada Aparat Keamanan, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Freeport Indonesia, untuk dapat memberikan akses informasi yang seluas-luasnya, transparan, dan akuntabel kepada warga pengungsi atas situasi keamanan di kampung halaman mereka. Keempat, memfasilitasi warga pengungsi untuk kembali ke kampung halaman mereka apabila situasi keamanan sudah kondusif, sesuai fakta yang sebenarnya.

Jakarta, 15 November 2020
Lokataru, Kantor Hukum dan HAM

Haris Azhar