Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui TAP MPRS XXV/MPRS/1966 merupakan titik awal dilarangnya penyebaran dan penyebarluasan paham komunisme/Marxisme-Lininisme. Seluruh pihak yang terlibat dan berafiliasi dengan PKI yang pernah ada di Indonesia di data dan dicantumkan ke dalam Daftar O.T.

Meskipun Daftar O.T tersebut telah dihapuskan dan tidak digunakan lagi, namun faktanya ada beberapa warga di daerah Klaten Jawa Tengah masih mengalami perlakuan diskriminatif akibat keluarganya tercantum dalam Daftar O.T. Pencantuman nama dalam Daftar O.T tersebut tidak sesuai dengan fungsinya dan diduga akibat faktor subyektif dalam pemilihan lurah. Perlakuan diskriminatif yang diterima bermacam-macam, mulai dari keterbatasan dalam pendaftaran seleksi di instansi negara maupun beban psikologis dalam kehidupan sosial. Saat ini, warga yang dicantumkan secara tidak sah dan tidak sesuai hukum tersebut sedang berupaya untuk melakukan pemohonan penghapusan nama dari Daftar O.T. agar terhindar dari perlakuan diskriminatif dan bisa mendapatkan hak-hak yang melekat pada warga negara.