Uang pesangon dan manfaat pensiun tidak dibayar, 800-an pensiunan menuntut PT. Bank BNI Tbk

800-an Pensiunan BNI kaget setelah mengecek ulang pembayaran uang Pensiun ternyata kurang dari yang semestinya diatur Pasal 167 ayat 3 UU Ketenagakerjaan. Kekurangan bervariasi dari 40-60 % dan bahkan sebagian tidak dibayarkan oleh Bank BNI karena diperhitungkan minus. semua itu diakibatkan oleh sejumlah kebijakan BNI dalam penerapan uang pensiun yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Hal ini tentu janggal karena bagaimana mungkin pekerja yang telah puluhan tahun bekerja tidak memperoleh uang pesangon dan manfaat pensiun dan malah dianggap berutang (minus).

Mengorganisir diri dalam Forum Perjuangan Pensiunan BNI, dan dengan didampingi oleh Lokataru, Martinus dkk menuntut BNI untuk melunasi kekurangan bayar pensiunan yang mengalami pensiun secara normal, sukarela dan ikut program exit policy. Mereka juga menuntut kekurangan bayar manfaat pensiun bulanan, Jaminan Hari Tua dan Tabungan Hari Tua, dana hospitalisasi dan selisih uang pencairan Jamsostek. Selain menuntut hak-hak nromatif ketenagakerjaan, FPP BNI juga melaporkan dugaan pelanggaran hukum oleh BNI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam lingkup yang lebih luas, Lokataru mendorong bank menjalankan kewajibannya untuk tidak hanya menghormati hak-hak pekerja, namun juga hak asasi manusia secara umum.

2018-01-10T13:47:16+00:00
%d bloggers like this: