Keputusan Pemerintah atas dilanjutkannya Pilkada serentak 2020 digugat warga!

Sejumlah tokoh, yang terdiri dari jurnalis, tokoh agama, aktivis HAM dan pegiat hak atas kesehatan telah secara resmi mengajukan gugatan hukum kepada Pemerintah, DPR dan KPU atas keputusan ketiganya pada tanggal 21 September 2020 yang melanjutkan proses pilkada serentak tahun 2020 dalam masa darurat penanggulangan pendemi Covid-19. Para penggugat diantarnya adalah Ati Nurbaiti yang merupakan wartawan senior dan aktivis HAM,  Atnike Nova Sigiro yang merupakan aktivis HAM dan Direktur Yayasan Jurnal Perempuan, Muhammad Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah,  Irma Hidayana pegiat hak atas kesehatan, dan  Elisa Sutanudjaja aktivis HAM. Mereka menunjuk kantor hukum LOKATARU dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas dilanjutkannya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, di tengah situasi penyebaran wabah Covid-19 yang masih belum terkendali. 

Mereka menilai Pemerintah, DPR dan KPU telah sengaja mengabaikan desakan dan saran yang disampaikan sejumlah ilmuwan, lembaga atau organisasi masyarakat yang kredibel, diantaranya Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Koalisi Masyarakat Sipil (Indonesia Corruption Watch, Kawal Covid-19, Kemitraan, KOPEL Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Lapor Covid-19, Migrant Care, Netfid, Netgrit, Perkumpulan Warga Muda, Perludem, PSHK, Pusako, dan Transparansi Internasional Indonesia), Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia: Pandu Riono, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), yang keseluruhannya telah meminta Pemerintah dan KPU untuk menunda proses Pilkada selama Pandemi masih belum tertanggulangi dengan baik. 

Mereka menilai Pemerintah, DPR dan KPU telah sengaja menempatkan dan menyebabkan terancamnya kesehatan dan keselamatan publik, dan telah lalai mempertimbangkan secara hati-hati dan memadai dalam mengambil keputusan publik yakni melanjutkan proses Pilkada di saat kondisi darurat Pandemi Covid-19 masih belum terlewati dan atau belum terkendali. 

Lebih jauh mereka menilai para tergugat telah melanggar Pasal 10 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Pasal 10 mengatur bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan wabah), Pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Pasal 4 mengatur bahwa perlindungan kesehatan masyarakat oleh pemerintah dilakukan salah satunya melalui kekarantianaan kesehatan), dan melanggar Pasal 201A ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Pasal 201A ayat (3) mengatur bahwa Pilkada serentak dapat ditunda kembali untuk kedua kalinya apabila situasi belum memungkinkan). 

Mereka meminta hakim PTUN untuk menghukum Pemerintah, DPR dan KPU dengan menyatakan bahwa mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, mereka juga meminta hakim PTUN untuk memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan dan menunda proses Pilkada Serentak 2020 setidak-tidaknya hingga situasi pandemi Covid-19 tertanggulangi dengan baik dan kondisi darurat telah terlewati sebagaimana standard WHO. 

Jakarta, 17 November 2020.