Habis Manis Sepah Dibuang: Cerita Nasib Buruk yang Menimpa Roni Wijaya sebagai Whistleblower Kasus Korupsi Proyek Hambalang

Sementara Indonesia telah membangun kerangka hukum untuk mengakui peran dan kedudukan para saksi kunci dan whistleblower dalam pemberantasan korupsi, pada saat yang sama dan pada hari-hari terakhir ini, risiko terjadinya serangan balasan, ancaman dan teror baik fisik maupun penghukuman yang mereka hadapi tetap tinggi. Sejak didirikan pada tahun 2017, kantor hukum dan hak asasi manusia, Lokataru telah mengadvokasi agenda perlindungan ruang warga yang bebas (civic space freedom) secara umum dan khususnya bagi partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ini termasuk dengan memberikan bantuan hukum, melakukan penelitian, kampanye, dan litigasi strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah menemukan bahwa kasus tindakan pembalasan terhadap pelapor, saksi kunci dan whistleblower, gugatan strategis terhadap partisipasi publik (SLAPP) telah meningkat kasusnya secara signifikan.

Kami menemukan ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa perlindungan bagi saksi kunci dan whistleblower yang telah mendukung negara secara sukarela untuk mengungkap kejahatan korupsi masih sangat lemah. Ini menghambat inisiatif publik, merusak kepercayaan dari masyarakat, dan merusak upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi warga dalam memerangi korupsi. Buruknya perlindungan hukum bagi para pelapor, saksi kunci dan whistleblower juga dapat menjadi catatan negatif bagi kesungguhan pemerintah Indonesia untuk memenuhi komitmennya sebagai negara pihak dalam UNCAC.

Lokataru mengidentifikasi adanya beberapa hal yang menjadi faktor penyebab. Salah satu poin penting yang ditenggarai menyebabkan hal ini diantaranya adalah karena kegagalan dan kurangnya peran dari KPK, LPSK dan lembaga negara lainnya termasuk institusi peradilan dalam memastikan perlindungan mereka. Selain itu, faktor lainnya adalah kurangnya koordinasi di antara lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga negara lainnya yang mengisyaratkan adanya persoalan peraturan dan kebijakan yang tidak harmonis dalam memastikan perlindungan whistleblower. Hal ini juga sejalan dengan menurunnya independensi KPK dan surutnya dukungan pemerintah akhir-akhir ini terhadap agenda-agenda pemberantasan tindak pidana korupsi.

Diantara beberapa kasus serangan balik pada saksi kunci dan whistleblower itu, salah satunya adalah kasus yang menimpa Roni Wijaya, seorang saksi kunci yang berjasa dalam ikut membongkar kasus skandal korupsi proyek P3SON Hambalang dan saat press release ini dikeluarkan, ia menjalani proses penahanan di Lapas Cipinang, menjadi Terdakwa dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Roni Wijaya ditetapkan sebagai Tersangka oleh Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI pada tanggal 24 Agustus 2018 berdasarkan Surat Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor: BA-47.TAP/PJ.052/2018 atas tuduhan perkara dugaan tindak pidana di bidang perpaja kan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).

Selain itu, Roni Wijaya juga ditetapkan sebagai Tersangka oleh Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI pada tanggal 16 Juli 2019 berdasarkan Surat Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor: BA.TAP-031/PJ.05/2019 perkara dugaan tindak pidana pencucian uang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana di bidang perpajakan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP). Hingga saat ini Roni Wijaya telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRIN-81/M.1.14/Ft.2/02/2020.

Kriminalisasi terhadap Roni Wijaya terjadi kendati Roni Wijaya telah mendapat status perlindungan hukum dari KPK. Namun hal tersebut diabaikan oleh penyidik pada Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung RI. Pada tanggal 24 Agustus 2019 KPK secara resmi telah mengirim surat kepada Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khsus yang pada intinya memberitahukan bahwa Roni Wijaya merupakan saksi yang dilindungi oleh KPK berdasarkan Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi, dan berdasarkan Pasal 3 Nota Kesepahaman Kerja Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI tanggal 29 Maret 2017, serta surat Nomor: Pol: B/345/III/2005/Bareskrim tanggal 7 Maret 2005, penanganan kasus tindak pidana korupsi menjadi prioritas utama bagi Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan KPK. Selain itu pada tanggal 31 Desember 2018, berdasarkan surat Nomor: R-4678/1a.4.2/LPSK/12/2018 LPSK juga telah mengirim surat kepada penyidik pada Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak yang pada intinya menyampaikan bahwa Roni Wijaya merupakan saksi yang dilindungi KPK karena telah beriktikad baik membantu KPK mengungkap tindak pidana korupsi yang melibatkan PT. Dutasari Citralaras.

Selain serangan balik berupa kriminalisasi, Roni Wijaya juga mengalami pemerasan oleh oknum Jaksa yang menangani perkara Roni Wijaya, yaitu atas nama Martono, S.H., M.H., (Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung) dan Seremita Purba, S.H., M.H., (Jaksa pada Kejaksaan Agung RI). Kedua oknum Jaksa tersebut memeras Roni Wijaya supaya pelimpahan ke tahap dua (tahap kejaksaan) diundur. Roni Wijaya diperas untuk membayar kepentingan pribadi kedua oknum Jaksa, yaitu pembayaran menginap di Hotel Gran Melia Jakarta sebesar sebesar Rp. 2.541.000, pembayaran beberapa produk kesehatan/alat kecantikan dari EASECOX sebesar Rp. 21.264.500, pembayaran beberapa produk kesehatan/ alat kecantikan dari EASECOX sebesar Rp. 40.603.500, dan pembayaran tiket pesawat garuda dengan rute penerbangan Jakarta-Makassar (GA 616) dan rute penerbangan Makassar-Jakarta (GA 643) sebesar Rp 3.500.000. Setelah Roni Wijaya tidak mau memberikan permintaan-permintaan oknum Jaksa tersebut, Roni Wijaya langsung dijemput paksa dan hingga saat ini menjadi tahanan Jaksa.

Kasus yang menimpa Roni Wijaya menjadi ironi dan preseden buruk bagi Saksi Kunci dan whistleblower. Pemidanaan dipaksakan terhadap Roni Wijaya padahal sebelumnya KPK telah berhasil membuktikan tindak pidana korupsi pada proyek hambalang yang dilakukan oleh Mahfud Suroso yang secara jelas mengungkap seluruh aliran uang yang dikorupsi. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran Roni Wijaya yang telah memberikan kesaksian. Namun, Perlindungan hukum terhadap Roni Wijaya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 31 Tahun 2014) [selanjutnya disebut sebagai “UU PSK”], sama sekali tidak berfungsi.

KPK sebagai institusi yang berkewajiban melindungi Roni Wijaya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi P embertantasan Tindak Pidana Korupsi tidak cukup mampu memberikan perlindungan hukum terhadap Roni Wijaya dari proses penegakan hukum yang dilakukan Penyidik dan Kejaksaan, yang secara jelas-jelas dan nyata telah melanggar Pasal 10 ayat (1) UU PSK.

Di satu sisi, Penyidik dan Jaksa telah mengabaikan dan melanggar Pasal 10 UU PSK. kemudian di sisi lain, KPK yang telah diberikan kewajiban hukum oleh UU untuk melindungi Roni Wijaya sebagai saksi tidak mampu atau telah gagal melaksanakan kewajiban itu. Kedua hal inilah sesungguhnya yang membuat perlindungan hukum terhadap saksi tidak berfungsi secara efektif, sehingga serangan balik terhadap saksi Roni Wijaya tidak dapat terbendung oleh hukum yang ada.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU PSK, memang terdapat peluang untuk mengkriminalkan saksi setelah kasus yang ia berikan kesaksian itu telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Roni Wijaya adalah saksi untuk membongkar kasus korupsi Terdakwa Mahfud Suroso yang telah in kracht pada tahun 2015, sehingga memungkinkan Penyidik dan Jaksa untuk melakukan penegakan hukum tehadap Roni Wijaya. Namun menurut KPK, sekalipun kasus Mahfud Suroso telah in kracht, kesaksian Roni Wijaya masih dibutuhkan untuk membongkar kasus yang sama pada kasus Hambalang. Oleh karena itu, KPK masih menetapkan Roni Wijaya sebagai saksi yang dilindungi KPK berdasarkan keputusan pimpinan KPK Nomor: 1616 tahun 2019 tanggal 19 Agustus 2019, sehingga secara hukum Penyidik dan Jaksa tidak dapat menuntut pidana Roni Wijaya.

Di Pengadilan, Jaksa Penuntut Umum berdalih bahwa kasus tindak pidana pajak yang dituntut Jaksa berbeda dengan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK, sehingga penuntutan terhadap Roni Wijaya masih bisa dilakukan. Kasus yang ditangani oleh Penyidik dan Jaksa masih satu kesatuan dengan kasus korupsi yang sedang dibongkar oleh Roni Wijaya bersama KPK. Secara regulasi, tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa kasus yang akan, sedang, atau telah dibongkar oleh saksi harus berkaitan dengan kasus yang dikriminalkan kepada saksi. Sehingga dalil Jaksa untuk membenarkan tindakannya menuntut pidana saksi yang dilindungi kepada sama sekali tidak berdasar.

Penyidik dan Jaksa sama sekali tidak taat terhadap hukum yang ada dan tidak menghormati proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Di sisi lain, KPK juga terkesan tidak serius memberikan perlindungan terhadap Roni Wijaya karena tidak bertindak secara tegas untuk menarik Roni Wijaya dari tahanan Kejaksaan. Adanya hal-hal seperti yang telah dijelaskan di atas, membuat hukum yang memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi yang secara sukarela membantu negara untuk membongkar suatu kejahatan tidak terlindungi. Aparat negara menjadi pelaku pelanggar hukum, sehingga hukum yang ada tidak dapat berfungsi secara efektif.

Berdasarkan uraian kasus yang dialami Roni Wijaya, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak KPK dan LPSK untuk lebih serius memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pelapor, saksi kunci dan whistleblower. Hal itu dapat dilakukan dengan memperkuat pedoman dan mekanisme perlindungan, supervisi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam kaitannya dengan perlindungan para pelapor, saksi kunci dan whistleblower;
2. Mendesak Penyidik PPNS di Ditjen Pajak, dan Kejaksaan Agung untuk mengambil upaya efektif dalam upaya menghentikan dan mengakhiri praktik kriminalisasi dan serangan balasan melalui hukum pidana kepada para pelapor, saksi kunci dan whistleblower. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih mentaati seluruh aturan hukum yang memberikan kewenangan kepada LPSK dan KPK dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pelapor, saksi kunci dan whistleblower;
3. Mendesak Ombudsman RI untuk melakukan penyelidikan atas kinerja lembaga negara dan institusi penegak hukum dalam kasus-kasus serangan balik yang berkaitan dengan para pelapor, saksi kunci dan whistleblower dan mengeluarkan rekomendasi mengenai proses perlindungan hukum mereka;
4. Mendesak DPR, khususnya Komisi III untuk mendorong terpenuhinya perlindungan hukum yang lebih memadai bagi para pelapor, saksi kunci dan whistleblower, termasuk dengan melakukan fungsi perngawasan terhadap integritas penegak hukum, proses penegakkan hukum dan mendorong harmonisasi aturan jaminan perlindungan bagi para pelapor, saksi kunci dan whistleblower;
5. Mendesak Majelis Hakim yang memeriksa perkara Roni Wijaya untuk membebaskannya dari tahanan dan membebaskannya dari dakwaan;

Demikian, terima kasih.

Haris Azhar
Nurkholis Hidayat