Berawal dari tahun 2016, RA diterima sebagai tenaga ahli dewas dan ditempatkan sebagai asisten pribadi SAB. RA mendapatkan empat kali pelecehan seksual yang dilakukan SAB selama bekerja hingga tahun 2018. Kemudian, saat RA berusaha mengungkap peristiwa yang menimpanya, RA justru menerima surat PHK dari Ketua Dewas BPJS TK dengan alasan telah menyebarkan informasi pencemaran nama baik Dewas melalui media sosial.

RA mengajukan pengaduan ke Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) atas tindakan kekerasan seksual yang dilakukan SAB dan juga pemutusan sepihak oleh Ketua Dewas. Bulan Februari 2019, DJSN memutuskan bahwa SAB terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual tetapi tidak menjawab berkaitan dengan pemutusan kerja sepihak oleh Ketua Dewas. Kemudian, saat ini, RA dan Lokataru sedang mengajukan gugatan TUN mengenai SK 12/P/2019 tentang Pemberhentian SAB dari Anggota Dewas. Per tanggal 18 Juni 2019 ini, proses Gugatan TUN masih berlangsung dengan agenda mendengarkan jawaban dari Tergugat yakni SAB.