Mempertanyakan dugaan korupsi dalam pengadaan mesin pencetak uang di Perum Peruri, Tri Haryanto, Idang Mulyadi, Mohammad Munif Machsun dan Marion Kova, keseluruhannya merupakan pengurus SP Peruri dilaporkan ke polisi dan dikriminalisasi. Kendati kasus korupsinya masih diselidiki Kejaksaan dan KPK dan mendapatkan perlindungan dari LPSK, Tri dkk diadili di PN Jakarta Selatan dengan tuduhan pencemaran nama baik dengan No. REG. PERKARA : 303/Pid.B/2017/PN JKT.SEL.

Dengan didampingi Lokataru, pada 9 Oktober 2017 mereka diputus bebas murni oleh majelis Hakim yang diketuai oleh Made Sutrisna, SH, Mhum dan Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H. dan Florensani Susana Kendenan, S.H., M.H. sebagai anggota. Mereka terbebas dari segala dakwaan dalam kasus pencemaran nama baik dengan dakwaan Pasal 310 Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 311 Jo 55 KUHP. Keempatnya sebagai whistleblower dinyatakan sah melakukan perbuatannya dalam kapasitasnya sebagai aktivis serikat pekerja. Putusan tersebut merupakan angin segar bagi upaya mengajak dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa. Kedepan, Lokataru berharap tidak adalagi kriminalisasi terhadap partisipasi warga dan mendorong adanya reformasi hukum yang lebih memberikan perlindungan yang memadai bagi whistleblower.