Sejumlah tokoh, yang terdiri dari jurnalis, tokoh agama, aktivis HAM dan pegiat hak atas kesehatan telah secara resmi mengajukan gugatan hukum kepada Pemerintah, DPR dan KPU atas keputusan ketiganya pada tanggal 21 September 2020 yang melanjutkan proses pilkada serentak tahun…
Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, kuasa hukum masyarakat adat di tiga kampung Distrik Tembagapura (Aroanop, Waa Banti, Tsinga) bersama Forum Tsingwarop, menagih tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mimika, yang belum memulangkan warga pengungsi di Timika yang berasal dari 3 (tiga) kampung…
Pernyataan Sikap Bersama Masyarakat Adat Tsingwarop Menolak Perluasan Lahan Kerja PT Freeport IndonesiaLokataru Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Selaku kuasa hukum, sekaligus dengan ini bersama, Forum Pemilik Hak Sulung yang merupakan perwakilan dari masyarakat 3 (tiga) Kampung Tsingwarop (Tsinga,…
Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, mengecam tindakan sewenang-wenang atau Abues Of Power yang dilakukan oleh seorang Rektor di Universitas Negeri Manado sekaligus istri dari seorang Pejabat Tinggi di Manado dengan cara meng- kriminalisasi seorang Ketua LSM Pelopor Angkatan Muda Indonesia…
Lokataru Kantor Hukum dan HAM selaku kuasa hukum Serikat Karyawan Semen Indonesia (SKSI) menyayangkan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan BUMN besar yang menguasai mayoritas pasar semen di Indonesia melakukan pelanggaran terhadap hak-hak karyawannya. Untuk itu, Lokataru mendesak PT.…
Negara melalui lembaga – lembaga terkait wajib segera melakukan investigasi dan serangkaian langkah penegakkan hukum terhadap penyiksaan yang dilakukan oleh oknum 6 (enam) anggota polisi dari Polres Timor Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara terhadap seorang anak. Anak dengan inisial…
Lokataru Kantor Hukum dan HAM, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyitaan aset milik Nurhadi Cs dan mengembangkan penyelidikan pada dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemungkinan besar telah dilakukan. Kami mengapresiasi keberhasilan KPK, terutama kepada Tim…
Sementara Indonesia telah membangun kerangka hukum untuk mengakui peran dan kedudukan para saksi kunci dan whistleblower dalam pemberantasan korupsi, pada saat yang sama dan pada hari-hari terakhir ini, risiko terjadinya serangan balasan, ancaman dan teror baik fisik maupun penghukuman yang…
Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, menyayangkan sikap Rumah Sakit Buah Hati Ciputat yang tidak mau bertanggung jawab atas kecacatan fisik yang dialami oleh Yuliantika pasca operasi caesar pada tanggal 18 Februari 2020. Selain lepas tangan, Rumah Sakit Buah Hati Ciputat…
Jakarta, 3 Mei 2020Lokataru Kantor Hukum dan HAM, mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang melindungi para peternak ayam yang terkena dampak dari penyebaran virus corona sebag ai bentuk tanggung jawab negara kepada warga negara. Hal tersebut didasari…