Sejumlah  Gabungan Pekerja Freeport dan kuasa hukum Haris Azhar membuat surat Audiensi untuk menemui Menteri Tenaga Kerja di Gedung Depnaker, Jakarta 27 Desember 2017. Para pekerja menuntut  PT. Freeport Indonesia untuk bertanggung jawab kepada 8.000 Tenaga kerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak. Eldoray Arobaya yang

Terdapat 3 hal yang menonjol Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010tentang Kegiataan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara; Perubahan Divestasi Saham menjadi sebesar 51 % yang wajib dibayarkan perusahaan kepada Pemerintah Indonesia. Pembangunan Smelter guna pemurnian basil dalam negeri. Kewajiban untuk merubah Kontrak karya

Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, mengecam pelanggaran hak-hak pekerja PT. Freeport Indonesia dalam 7 bulan terakhir. Berdasarkan sejumlah laporan dan pengaduan yang kami terima mengungkapkan berbagai pelanggaran serius hak asasi manusia yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia terhadap karyawan, baik atas protes atas kebijakan Furlough (dirumahkan) dengan cara perundingan, pemogokan dan