Bank DKI menolak memperpanjang perjanjian kredit hanya karena alasan prosedural bank mengenai keharusan adanya tandatangan suami dalam dokumen perjanjian. Sepintas prosedur itu tidak ada masalah, tapi dalam kondisi dimana pemohon kredit –dalam hal ini masih berstatus ibu rumah tangga dalam proses perceraian dengan suami dan suami diduga melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka prosedur tersebut menjadi persoalan. Si suami A menolak menandatangani perjanjian kredit dan menyulitkan A untuk memperpanjang perjanjian kredit. Kendati A memapu secara ekonomi, namun bank enggan memperpanjang karena alasan formal tersebut. Mempersoalkan ini, A dengan dibantu Lokataru dan Komnas Perempuan mendesak BI Bank DKI untuk meninjau ulang persyaratan tersebut karena bias gender dan mendiskriminasi perempuan.