Kantor Hukum Lokataru mempertanyakan profesionalisme Polda Metro Jaya terkait Laporan Polisi (LP) dua tahun lalu (2018). Pihak Lokataru dan kliennya PT X yang saat itu melaporkan mantan general manager PT X, yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana penggelapan, belum…
Hingga Senin (3/2/2020), nota perdamaian antara D, E dan M, tiga rekanan bisnis yang bersengketa terkait utang-piutang, belum juga beres. Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini belum juga mengeluarkan Surat Permohonan Penghentian Penyidikan (SP3), padahal Pelapor (D) dan Terlapor…
5 Oktober 2017Eny diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama / Eselon IIa) sebagai Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Eny disodori Map tertutup oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Gatot Dewa Broto) yang isinya adalah…
Banyak kejanggalan dalam kasus tuduhan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dialamatkan pada Mamik Moch Fuadi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Kejanggalan-kejanggalan ini ditemukan pihak kantor hukum Lokataru yang mendampingi Mamik. Kejanggalannya mulai dari proses penyelidikan, penyidikan hingga…
Jakarta, 7 Juli 2019. Lokataru Kantor Hukum dan HAM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan PT. MSM yang melakukan sejumlah pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat di Sumba Timur. Hasil…
Pernyataan SikapLokataru, Kantor Hukum dan HAM “Menteri Pemuda dan Olah Raga Iman Nahrawi Tidak “Sportif” dan Tidak Taat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara” Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, M.Si, yang semula menjabat sebagai Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIa) sebagai…
Jakarta, 4 Februari 2020 Lokataru Kantor Hukum dan HAM, menyayangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 4 (empat) bulan pidana penjara kepada Dede Luthfi Alfiandi, karena menggunakan haknya sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Selama proses persidangan, prinsip fair trial yang…
Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, Meminta agar Jaksa Agung ST Burhanudin sesegera mungkin mengambil tanggung jawab dalam penanganan Pemulihan Aset (Asset Recovery) hasil dari penegakan hukum. Penanganan ‘Pemulihan Aset’ di tubuh institusi Kejaksaan Agung RI berpotensi memberikan dampak besar untuk…
Imam Nahrawi, selaku Menpora RI, digugat oleh Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, M.Si melalui PTUN Jakarta, karena melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2017 secara mendadak memberikan SK pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIa)…
Lokataru Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia, meminta kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memerintah Kejaksaan Agung melaksanakan penetapan yang dikeluarkan terkait tempat penahan terhadap terdakwa Chuck Suryosumepno. Terdakwa Chuck Suryosumpeno, merupakan mantan kepala Satuan Tugas Khusus Barang Rampasan dan…
